illegal logging

Negeri menangani secara tegas tentang kasus pelaku penebangan dan pengangkutan kayu tanpa izin (illegal logging).

            Hutan perlu perilndungan yang baik dari manusia agar pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan baik, untuk kelangsungan tersebut diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan keseimbangan supaya terhindar dari kerusakan dan kepunahan, dan perlu pemerintahan dan penegak hukum  menjelaskan dan membuat ketentuan perundang-undangan serta sanksi-sanksi mengenai kehutanan dan lingkungan hidup yang tegas seperti:24

            Hukum pidana kehutanan dengan ketentuan pada pasal 50 ayat (1), (3) huruf e, f, h, jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 dengan ketentuan kehutanan.

Pasal 50

(1)     Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

(3) d.Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang

e.setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga bersalah dan kawasan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

f. Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Pasal 78

(7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagai mana dimaksudkan dalam pasal 50 ayat (3) huruf, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000, (Sepuluh Miliyar Rupiah).

Pemerintah juga wajib melakukan pengawasan dan pengendalian maka perlu ditetapkan perundang-undangan seperti dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2, 3, 4, 5) PP No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan adalah:

(2)     Dalam rangka pengawetan tumbuhan dan satwa dilingkungan melalui pengawasan dan pengendalian oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan prundang-undangan yang berlaku

(3)     Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui secara preventif dan repesif

(4)     Tindakan preventif meliputi, penyuluhan, pelatihan hukum bagi aparat penegak hukum, penerbit buku manual identifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi

(5)     Tindakan refresif sebagai mana dimaksud untuk meliputi tindakan hukum terhadap usaha pengawetan jenis tumbuhan dna satwa.

Pemerintah telah menetapkan suatu sanksi hukum pidana dari pemanfaatan tumbuhan dan satwa, terdapat dalam pasal 50 ayat (1,2,3) PP, No. 8 Tahun 1999 tentang pemamfaatan tumbuhan dan satwa adalah:

(1)   Barang siapa tanpa izin menggunakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi untuk kepentingan sebagai mana dalam pasal 4 ayat (2) dihukum karena melakukan pasal 21 Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(2)   Perbuatan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap tumbuhan liar dan satwa liar untuk waktu paling lama 5 Tahun.

(3)   Barang siapa mrngambil tumbuhan liar atau satwa liar dari habitat alam tanpa izin atau dengan tidak memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (3) Pasal 8 ayat (2) Pasal 29 dan Pasal 39 ayat (2) denga serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak banyaknya Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dan atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Tata cara penanganan sanksi dapat juga dilakukan secara pencabutan izin SKSHH atau izin usaha industri primer sebagai mana dalam ketentuan Pasal 93 ayat (3) No. 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengolahan-pengolahan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan adalah:

Izin pungutan hasil hutan dapat dicabut apabila pemegang izin:

  1. Tidak membayar pemungutan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH).
  2. Tidak melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak izin pemungutan hasil hutan dikeluarkan.
  3. Memindah tangankan izin pemungutan hasil hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari perizinan.
  4. Memungut hasil hutan tidak sesuai dengan yang tertera dalam perizinannya.
  5. Dikenakan hukuman pidana sesuai dengan pasal 78 UU, No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Ketentuan dalam peraturan pemerintah adanya dana reboisasi sebagai rehabilitasi hutan hal ini dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Apabila sanksi dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) peraturan pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang dana reboisasi kehutanan.

Pasal 20 (1) dalam hal hasil pengawasan setiap akhir tahun ditemukan kesenjangan tidak melaporkan seluruh hasil produksi kayu dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 (1)  Tahap pemegang izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK) dan dana pemegang izin lainnya yang pada saat jatuh tempo tidak melunasinya dana reboisasi di kenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) perbulan atas jumlah dana reboisasi yang harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.

Beberapa ahli pidana diantaranya adalah Roeslan saleh berpendapat pidana adalah reaksi detik, dan ini berujud suatu nestapa, dan dengan sengaja melimpahkan ke Negara terhadap pembuatan reaksi detik tersebut.

Soedarto berpendapat hukum pidana adalah penderitaan yang sengaja disebabkan kepada yang melakukan perbuatan yang memenuhi perbuatan syarat-syarat tertentu. Istilah pidana pada dasarnya merupakan suatu pengukuhan yang menimbulkan penderitaan atau hal yang tidak menyenangkan pada diri seseorang yang melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum, dan penjatuhan pidana merupakan suatu putusan hukum yang ditetapkan oleh badan atau lembaga yang memiliki kekuasaan. Sanksi pidana merupakan penetapan tentang adanya suatu kepastian hukum yang tegas terhadap subjek hukum, karena akibat tindakan yang dilakukannya sering kali bertentangan dengan perbuatan melawan hukum.

Sedangkan sanksi pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindakan yang salah (the prevention of crime or undersired or effending conduc), untuk melakukan balasan yang setimpal dan layak sesuai tindakan pelaku tindak pidana (the diserved infication of suffering on ovildoers/ retribution for perceived wrong doing). Hukuman kepada seseorang pelaku sebagai akibat tindakan pidana yang dilakukannya membuat sadar dari kesalahan dan tidak mengulang kembali perbuatannya, sedangkan hukum pidana merupakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, akan tetapi sanksi pidana merupakan reflleksi suatu keadilan.

 

  1. 1.      Pengertian Penebangan dan Pengangkutan Kayu Tanpa Izin (Illegal Logging)

Pengertian penebangan kayu tanpa izin (Illegal Logging), yaitu kayu yang ssengaja di tebang untuk kepentingan individu maupun kepentinga semua pihak, dan kayu tersebut dan latar belakang yang tidak mempunyai hak izin untuk menebangan dan bidang-bidang kehutanan. Sedangkan pengangkutan adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk mengangkut dengan memperdagangkan sebagai tujuan untuk mencari kekayaan sebagai salah satu jalan pintas yang berkelanjutan. Sedangkan karusakan hutan tidak terpikirkan oleh manusia yang merusak keberadaan hutan serta ekosistem makhluk hidup baik yang tinggal di dalam hutan maupun yang berada di luar hutan (lingkungan hidup). Sedangkan hukum pidana dapat diartikan sebagai pengawasan dan penerapan sarana-prasarana dalam aturan-aturan hukum yang berlaku untuk umum dan individual harus dipatuhi.25

Larangan kasus-kasus penerbangan kayu tanpa izin (Illegal Logging), dirumuskan dalam pasal 50 ayat (3) huruf e, f, dan h Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah:26

  1. Setiap orang dilarang menebang atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
  2. Setiap orang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga bersalah dan kawasan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
  3. Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Perlindungan hutan perlu diketahui yang dumaksud dengan hutan dan kehutanan pada kawasan, hutan lindung, dan hutan produksi yang digunakan dalam penetapan suatu kawasan dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas spesies yang akan dilindungi.27 Menurut UU kehutanan larangan ini atas kasus-kasus penebangan kayu tanpa izin (Illegal Logging) dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c, UU No. 41 Tahun 1999 tentang setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

  1. 500 meter dari tepi waduk atau danau
  2. 200 meter dari tepi mata air dari kiri kanan sungai didaerah rawa.
  3. 100 meter dari kiri kanan tepi sungai.
  4. 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai.
  5. 2 kali ke dalam jurang dari tepi jurang.
  6. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Pada Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang konsevasi sumber daya alam dan ekosistemnya:

Seriap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dlindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati baik dari suatu tempat ketempat yang lain didalam atau dluar Indonesia.

 

  1. Kawasan Taman Nasional Berbak

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia juga berdampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat sekitar Taman Nasional Berbak, yang dapat menjadi factor pemicu terjadinya ancaman terhadap kelestarian Taman Nasional Berbak. Factor lain yang mendorong ancaman terhadap keberadaan Taman Nasional Berbak adalah kebijakan otonomi daerah yang telah merubah pola pikir dan pola pandang masyarakat termasuk para pengambil kebijakan di daerah terhadap keberadaan Hutan Taman Nasional Berbak.

Tekanan masyarakat terhadap Taman Nasional Berbak semaki kuat melalui aktifitas illegal logging, pencurian ikan dan labi-labi, penyadapan getah jelutung serta penyerobotan lahan yang mencapai dampak terhadap peningkatan bahaya kebakaran hutan baik didalam kawasan maupun diluar kawasan.

Saat ini luas areal bekas kebakaran telah mencapai 27.025 ha atau sekitar 16% dari total luas. Data kerusakan areal hutan akibat kegiatan illegal logging sampai saat ini masih belum dimiliki, hanya terhadap data barang temuan/ sitaan dan pelakunya serta beberapa proses hukum yang telah dilaksanakan.

Kondisi masyarakat sekitar yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan masih mengandalkan hidupnya dari sumber daya alam yang ada di Taman Nasional Berbak seperti pengambilan ikan, getah jelutung, kayu dan hasil hutan lainnya dengan tingkat kesejahteraan yang rendah menambah tingkat tekanan terhadap Taman Nasional Berbak.

Perubahan status Taman Nasional Berbak yang menjadi balai telah memberikan angina kekuatan tersendiri dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Peningkatan status, penambahan kualitas dan kuantitas pegawai, penurunan kualitas sumber daya hutan Taman Nasional Berbak akibat illegal activities,  kebakaran hutan, menurunnya tingkat perekonomian masyarakat sekitar dan kondisi perekonomian secara nasional yang masih labil (belum membaik) telah menjadi bahan acuan yang sangat penting dalam rangka pengelolaan Taman Nasional Berbak.

Pegeseran paradigma yang terjadi saat ini mengharuskan pengelolaan Taman Nasional Berbak yang harus berubah kepada pendekatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan koordinasi menuju kewujunya pengelolaan Taman Nasional Berbak yang Optimal yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Dari suatu permasalahan yang mejadi kendala terhadap hutan yaitu usaha yang dilakukan:

  1. Perambahan, penebangan kayu tanpa izin, pal batas, perburuan satwa yang dilindungi, penambangan, pembukaan jalan
  2. Upaya yang dilakukan adalah perencanaan pengelolaan kawasan dan penyusunan zonasi, penataan batas dan sosialisasi, patroli pengamanan dan penegak hukum, sosialisasi fungsi dan pemanfaatan hutan TNB program ICDP, penelitian dan pendidikan lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan, promosi dan kerja sama.

Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang pengelolaan menggunakan system zonasi yang dapat dikelola dengan cara terpadu artinya semua tujuan perlindungan serta pengawetan dan pemanfaatan dalam satu kesatuan unit pemgelolaan. Ancaman hutan yang terbesar sekarang ini adalah tekanan dari masyarakat akibat globalisasi pertumbuhan ekonomi yang sangat memperhatikan yang terbesar berada di desa-desa dan sekitar kawasan hutan. Atas perkiraan bahwa tingkat kesejahteraan social ekonomi masyarakat yang rendah akan merupakan ancaman potensial yang cukup besar, pengelolaan Taman Nasional Berbak (TNB) sebagai penyangga kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Untuk penanggulangan dari para pengusaha harus ada menggunakan pendekatan ICDP (integrated conservation and development projects), dalam menyelaraskan kegiatan konservasi dan pembangunan secara terpadu dengan  memperhatikan social ekonomi masyarakat  dan sekitar hutan TNB. Hutan mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat produksi, sebagai perlindungan, dan manfaat lain secara lestari.28

Hutan perlu diperhatikan sebagai hutan tetap, dan bagi wilayah yang tidak berhutan perlu dilakukan perhutanan, kembali melalui pelaksanaan program reboisasi, dan harus dipertahankan sebagai hutan tetap.29 Hutan merupakan bagian dari lingkungan hidup yang sangat vital. Hutan merupakan sumber daya ekonomi sebagai pemasok kayu dan air. Hutan juga mempunyai fungsi ekologi yang sangat penting. Hutan berupa tumbuhan dan hewan yang hidup didalamnya mengandung korban sehingga kesadaran fungsi ekologi hutan sangat rendah.30

Pada penegak hukum pidana lingkungan mempunyai titik lemah yang tidak ada kepastian dalam konteks pemberantasan dari penjarahan hutan, baik mengenai pengelolaan lingkungan hidup maupun sumber daya alam.31 sedangkan hutan berfungsi sebagai konservasi dan perlindungan, juga sebagai lahan produksi dan harus diimbangi dengan melakukan upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan sebagai tujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.32

 Pada pasal 60 ayat (1) No. 63 Undang-undang No. 41 Tahun 1999, tentang pengawasan hutan adalah Pemerintah Daerah Berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

Hukum lingkungan pidana untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan telah memuat sanksi adalah berupa hukuman penjara atau kurungan juga denda maka kayu yang diambil atau dicuri dari kawasan hutna di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat disita sebagai milik Negara, tindakan pidana tersebut harus dapat membedakan perbuatan antara kejahatan dengan pelanggaran.

Pada suatu perbuatan apabila hutan dirusak oleh manusia, maka lingkungan dari pada hutan akan terjadi suatu perubahan yang dapat menuntut perkembangan generasi berikutnya, dengan demikian melestarikan hutan merupakan salah satu wujud utama dalam sistem keterpaduan sebagai ciri pengawetan hutan dari ancaman manusia. Hutan merupakan salah satu lingkungan hidup yang terdiri dari tatanan kesatuan dalam kehidupan juga merupakan sebagai unsur lingkungan yang saling menguntungkan sebagai kehidupan manusia. Tetapi kesedihan hutan harus ada keseimbangan antara dari tatanan hidup manusia jangan sampai  hutan tersebut ditebang dengan menghilangkan fungsinya. Adapun kebijaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan hutan, dengan kesatuan gerak dan langkah untuk mencapai tujuan supaya hutan terpelihara dengan baik maka kebijakan tersebut harus memperlihatkan dampak positif dari segi penegakan hukum terhadap pelaku penebangan kayu oleh masyarakat, karena hutan dan manusia tidak dapat dipisahkan.33

Sering kali permasalahan dalam praktek pengawasan dan penegak hukum selama ini terjadi adalah:

  1. Pengawasan dilakukan tidak teratur dan tidak professional (frekuensi terbatas dan tidak teratur).
  2. Pengawasan dilakukan apabila terdapat pengaduan masyarakat atau pemberitahuan media masa kurang ditanggapi.
  3. penyelesaian kasus yang disidik ditakutkan secara random dan pada umumnya bukan kasus-kasus pelaku besaar tetapi kasus-kasus yang kecil saja.
  4. penegak hukum seperti polhut , kepolisian, dan kejaksaan terlibat apabila penegak hukum menjadi suatu proyek yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh pihak tertentu.
  5. perbedaan atau kesengajaan pendangan dan pendapat sering kali terjadi yang mengakibatkan terhentinya proses kasus yang ditangani.
  6. tidak sedikit kasus-kasus yang kemudian ditetapkan untuk dihentikan prosesnya berdasarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak selalu didasarkan pada alasan objektif).

 

F. Metodologi Penelitian

         Agar penelitian dan penulisan tesis ini mengandung suatu kebenaran ilmiah dan obyektif, maka digunakan metode peneletian yang lazim diterapkan, yaitu:

  1. Metode Penelitian

            Mengingat penelitian ini lebih menitik beratkan pada pencarian data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat menunjang, maka penelitian ini bersifat: Sosiologis dengan pendekatan socio legal research.34 yaitu melakukan penelitian terhadap gejala-gejala sosial yang menyimpang dari aturan hukum. Gejala-gejala sosial dimaksud adalah tindak pidana illegal logging di kawasan hutan Taman Nasional Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang kehutanan.

 

  1. Spesifikasi Penelitian

            Penelitian ini diarahkan kepada tujuan untuk menentukan fakta-fakta yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga spesifikasi penelitian ini lebih bersifat yuridis normative, yaitu dengan menitik beratkan pendekatan terhadap kaedah-kaedah hukum, teori-teoti hukum yang terdapat dalam hukum positif khususnya yang obyek yang diteliti, yaitu “Penegak Hukum Terhapdap Tindak Pidana Illegal Logging Di Hutan Taman Nasional Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.

 

  1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui

  1. Penelitian Kepustakaan (library research)

            Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literature, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan terisi. Ada beberapa bahan hukum yang menjadi obyek penelitian kepustakaan yang penulis teliti dan lakukan antara lain adalah:

  1. Bahan hukum primer, berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang belaku baik dalam kitab Undang-undang Hukum Pedana, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang undang-undang kehutanan, Undang-undang Nomor 5 tentang konservasi Alam Hayati dan Ekosistemnya, maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang berhubungan dengan tindak pidana illegal logging.
  2. Bahan hukum sekunder, berupa bahan bacaan ilmiah, seperti buku-buku dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini.
  3. Bahasa hukum tersier, berupa kamus, baik kamus hukum maupun kamus Bahasa Indonesia.

 

 

  1. Penelitian Lapangan (Field Research)

            Untuk memperoleh hasil yang lengkap, maka penulis melakukan penelitian lapangan terhadap objek yang diteliti dengan harapan diperoleh data-data primer yang berguna dalam mendskripsi masalah yang dibahas dalam tesis ini.

 

  1. Populasi & Tekhnik Pengambilan Sampel

               Tekhnik penarikan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu sampel diambil dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan dipandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti, sampel-sampel yang diteliti tersebut adalah:

  1. Pejabat Balai Konservasi Taman Nasional Berbak, sebanyak 2 (dua) orang.
  2. Pejabat dari kepolisisan Resort Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebanyak 2 (dua) orang.
  3. Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 2 (dua) orang.
  4. Pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, sebanyak 2 (dua) orang.
  5. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebanyak 1 (satu) orang.
  6. Pelaku penebangan liar di kawasan Hutan Taman Nasional Berbak, sebanyak 4 (empat) orang.

 

 

  1. Tekhnik Pengumpulan Data

         Informasi-informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu:

a)      Survey awal berupa pengambilan informasi dari instansi untuk mempermudah langkah pengumpulan informasi berikutnya.

b)      Wawancara.35 Yang tersusun berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh informan emic (informan) yang diterima dijadikan bahan untuk merumuskan sejumlah daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disiapkan atau disusun lebih dahulu.

c)      Study pustaka (library research) meliputi berbagai dokumen dan bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sitematika Penulisan

                     Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tiap-tiap babnya terbagi pula dalam beberapa sub-sub. Bab satu sebagai pendahuluan meliputi latar belakang yang berisi isu-isu yang mengantarkan sampai peda permasalahan, kerangka pemikiran dijadikan sebagai dasar analisis temuan-temuan di lapangan nanti. Tujuan penelitian dan Metode serta sistematika penulisan.

                     Bab kedua Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Illegal Logging dirinci atas 5 (lima) sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana dan unsure-unsur tindak pidana, sub bab Pidana Kehutanan, sub bab Pengertian Hutan Taman Nasional Berbak, sub bab Pengertian Tindak Pidana Illegal Logging dan ketentuan yang mengaturnya serta sub bab penegak hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging pembahasan bab ini sebagai kerangka teori yang merupakan dasar analisis pada bab keempat.

                     Bab Ketiga Gambaran Umjum Tentang PEMDA Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim),  pada bab ini dirinci atas dua (dua) sub bab, yaitu sub bab Keadaan Geogreafis Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Hutan Taman Nasional Berbak serta sub bab tugas dan fungsi serta wewenang PEMDA Tanjung Jabung Timur, pembahasan bab ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan masalah dalam memudahkan pembahasan tesis ini.

                     Bab keempat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku illegal Logging di Hutan Taman Nasional Berbak Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, pada bab ini dirinci atas 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab Penegak hukum Terhadap Pelaku  illegal logging di Hutan Taman Nasional Berbak, sub bab Petanan PEMDA Tanjung Jabung Timur dalam membantu penegak hukum terhadap tindak Pidana illegal logging, dan sub bab kendala yang menjadi penghambat Proses penegakan hukum Tindak Pidana illegal logging dan upaya mengatasinya. Pembahasan bab keempat ini merupakan pembahasan pokok yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama.

                     Bab kelima penutup, bab ini berisikan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya, yang trdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran pemecahan masalah yang dianggap perlu. Pembahasan bab ini dimaksudkan sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan tesis ini, dengan mengetengahkan butir-butir pokok hasil pembahsan tesis.

 

 

 

About these ads

Tentang nandaunja

saya kuliah di Unja Fakultas Peternakan angkatan 2011.

Posted on Februari 14, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: